GayaKeren.id – Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 merupakan acara webinar yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 26-27 November 2020. Mengawali hari pertama, dibuka dengan keynote speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH Ma’ruf Amin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari nara sumber diantaranya Achmad Sudrajat, Lc., MA (Ketua LAZISNU), Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA (Ketua Badan Wakaf Indonesia), Prof. Dian Masyita (Guru Besar UNPAD & Dekan FEB Univ. Islam Internasional Indonesia), SN Permana Lazuardy, SE., MM (Kasudit Legislasi Rencana Investasi –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dan Royzani Sjachril,ST. (Wakil Sekjen Bidang Perbankan Syariah Real Estate Indonesia). Acara ini juga diikuti lebih dari 200 peserta dan media.

Prof. DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah tengah dan akan terus mengupayakan kebijakan taktis dan strategis. Diantaranya adalah refocusing dan realokasi APBN anggaran tahun 2020 untuk memberikan stimulus kepada perekonomian yang melemah. Langkah konkret melalui program Program Ekonomi Nasional (PEN) yang didukung alokasi anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah, lebih dari 60% dialokasikan menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga UMK dan korporasi.

Prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan keuangan syariah sekarang ini difokuskan kepada empat hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial dan kegiatan usaha syariah. Kondisi krisis maupun pasca krisis ini pemerintah akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro kecil dan menengah terutama dalam kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi UMKM, untuk memasarkan produksi melalui digital sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi bagian dari global halal value chainuntuk memacu pertumbuhan usaha dan ketahanan ekonomi umat.

Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penguatan program literasi nasional keuangan syariah, penerbitan instrumen keuangan syariah seperti CWLS dan kebijakan yang mendukung ekonomi dan tarian seperti undang –undang jaminan produk halal, undang-undang perbankan syariah undang-undang wakaf dan lainnya.

Achmad Sudrajat, LC, MA (Ketua LAZIZNU) menguraikan potensi Indonesia yang tidak didapati dari luar negeri adalah budaya yang sangat filantropi dan nilai-nilai gotong royong yang luar biasa. Hal ini dapat diorganisir lebih baik lagi untuk kepentingatn umat. Kontribusi zakat, infak dan wakaf dalam perekonomian nasional dari beberapa potensi baru dari zakat fitrah yang saat ini sudah optimal dimanfaatkan namun yang potensi yang lain masih ada peluang dan tantangan untuk dikembangan lagi untuk dampak yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah Laziz NU yang sudah melakukan perannya dan akan terus akan melakukan variasi program pengembangan unggulan untuk kemaslahatan ekonomi keumatan.Mulai dari Santri Entrepreneur (Santren) sampai dengan Muslimat-Pro untuk mengembangkan gerakan perempuan yang lebih terampil dan produktif melalui UMKM milik NU yang tersebar diseluruh nusantara.

Pentingnya kolaborasi pengelola antar lembaga zakat minimal 5% saja dapat membuat pergerakan perekonomian yang luar biasa. Kesadaran sinergi pengelola asset umat menjadi ekosistem yang sangat besar ini dapat menyiapkan Indonesia yang lebih kuat dan dapat bermanfaat bagi keselamatan umat yang akan datang.

SN Permana Lazuardy, S.E., MM yang merupakan Kasubit Legalisasi Rencana Investasi Kementerian PUPR menjelaskan bahwa skema bantuan pembiayaan rakyat melalui program satu juta rumah dengan pembiayaan syariah cukup tinggi terdapat 14 bank syariah penyalur dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meskipun memang Permana menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai informasi fitur perbankan KPR syariah perlu ditingkatkan. Didalam property syariah terdapat 3 akad yang sering digunakan yaitu 3 skema. Pertama adalah murabahah yaitu jual beli secara langsung dimana ada perjanjian jual beli antara bank dan juga nasabah. Kedua adalah musyarakah terdapat bagi hasil di mana dua investpr yang mengembangkan perumahannya kemudian dijual kepada masyarakat. Terakhir ada sistem mudharabah dimana pemilik modal memberikan modalnya untuk digunakan untuk megembangkan modal tersebut. Harapannya formulasi skema syariah ini dapat mendorong geliat sektor perumahan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *